Kadisnakertrans : Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk Indonesia Maju

23 Oktober 2020 16:17, Dibaca 60 kali.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Rivianus Syahril Tarigan, M. AP mengatakan bahwa dengan omnibus Law, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang Maju. Hal ini disampaikan sebagai Narasumber dalam Dialog Publik bertajuk Bahas Tuntas Kontroversi Omnibus Law UU Cipta Kerja di Aula Hotel Neo Palangka Raya, pagi (23/10).

“Diperkirakan pada Tahun 2040 Indonesia Sudah menjadi kekuatan Ekonomi Nomor 4 di Dunia mengalahkan Negara maju lainnya, kita harus berkaca di dalam Negeri dan membaca situasi saat ini bahwa dengan teknologi informasi sekarang semua berubah, bisnis berubah oleh sebab itu kita harus membuat kebijakan yang reformis, yang menjadi permasalahan adalah regulasi yang panjang dan berbelit, Dengan Omnibus Law semua ini akan disederhanakan,” tutur Kadisnakertrans Kalteng.

(Baca Juga : Kadisnakertrans Narasumber Raker Pemdes Se Kalteng Tahun 2020)

Narasumber selanjutnya, Dosen Komunikasi Politik IAIN Palangka Raya Hakim Syah,M.A mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang sistem tetapi juga etos, Pemerintah seharusnya juga memberikan ruang publik untuk memberikan kritik dan saran, Kritik dan saran itu sangat diperlukan agar Pemerintah selalu diingatkan, demokrasi akan sehat apabila informasi yang didapat juga sehat, pemerintah dan parlemen harus membuka diri dan harus menciptakan komunikasi publik dan jangan kesannya ditutup tutupi.

Sementara itu narasumber lainnya, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Karliasnyah mengatakan Pada awalnya Kami pun menolak ketika melihat omnibus law secara langsung tanpa ada penjelasan yang ada ini Karena banyak hal hal yang bertolak belakang pada aturan aturan yang ada. Silahkan bagi adik-adik semua bisa menyampaikan aspirasi lewat demo namun jangan sampai di manfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, apa lagi sampai rusuh.Tetap mengikuti aturan yang ada dalam menyampaikan aspirasi. Jangan sampai termakan hoax, bahwa perundingan ini sangat terbuka. Jadi omnibuslaw itu sangat kita harapkan.

Sebagai informasi, Dialog Publik terselenggara dari gabungan organisasi seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalteng, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Kalteng, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kalteng.